Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat

Authors

  • Achmad Umardani UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Tarmidzi UIN KH. Abdurrahman Wahid
  • Ayon Diniyanto UIN KH. Abdurrahman Wahid
  • Satria Budiman UIN KH. Abdurrahman Wahid
  • Nadila Emiliyani UIN KH. Abdurrahman Wahid

DOI:

https://doi.org/10.32528/mujtama.v6i2.5575

Keywords:

Demokratis, Kepastian Hukum;, Pengelolaan Sampah, Perdes

Abstract

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat desa menjadi otonom dalam mengatur urusan desa. Salah satu otonomi yang dimiliki desa adalah kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes). Belum adanya Perdes yang disusun secara demokratis, khususnya tentang pengelolaan sampah, menjadi penting untuk diteliti dan diadakan pendampingan supaya dapat menjadi payung hukum bagi setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat desa. Dengan menggunakan model Integrative Reg-Map RIA (IRR) yaitu dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal serta horizontal terhadap peraturan perundang-undangan, hasil dari pendampingan di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah adalah: Tersusunnya naskah akademik Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pengelolaan Sampah Desa Kampil Kecamatan Kampil Kabupaten Pekalongan, yang merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan; Terbentuknya payung hukum sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan; dan Adanya acuan sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman, bila terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

References

Agustin, A., Sinapoy, Muh. S., & Jafar, K. (2019). Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Halu Oleo Legal Research, 1(1), 85. https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123

Antlöv, H. (2019). Community Development and the Third Wave of Decentralisation In Indonesia: The Politics of The 2014 Village Law. kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology, 2(1–2), 17–31

Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Journal of Public Administration and Government, 1(2), 55–61

Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan

Botutihe, N. (2024). Manajemen Aset Publik. Mega Press Nusantara

Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 818–833

Faidi, A., & Hum, S. (2015). Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa. IRCiSoD

Firmansyah, A. E. (2025). Pendampingan Pengelolaan Hutan Desa Dalam Upaya Mendukung Kebijakan Desa Proklim Melalui Pembentukan Instrumen Hukum Peraturan Desa Di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung: Assistance In Village Forest Management To Support The Proklim Village Policy Through The Establishment Of Legal Instruments In The Form Of Village Regulations In Tenggarejo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(6), 1755–1763

Haboddin, M. (2024). Pemimpin Inovatif Tingkat Lokal. Universitas Brawijaya Press

Haliim, W. (2017). Menggagas Mekanisme Direct Popular Checks Lembaga Legislatif Daerah Kota Malang. JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2), 6

Hidayah, M. I., Juliani, P., Kolanus, L. E., & Astuti, C. W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun di Kampung Tenun Khatulistiwa. Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 13(2), 163–177

Kelen, D. S. (2003). Kemungkinan Dan Batas-Batas Kendali Politis Terhadap Ilmu Pengetahuan. Studia Philosophica et Theologica, 3(2), 123–138

Lukman, L., Ibrahim, A., Indar, N. I. N., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 10(3), 177–181

Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 5(2), 72–90

Muhsin Efendi, S. (2022). Manajemen Aset Pemerintahan Desa. Manajemen Pemerintahan Desa, 97

Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(3)

Napsiyah, S., Bangsawan, M. F., Rahmatillah, I., Apriani, F. R., & Rahmania, R. A. (2025). Peran Pemerintah Desa Pulosari dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(1), 739–748

Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Empowerment, 6(02), 178–183

Nopriansyah, N. (2023). Pemberdayaan Remaja Melalui Usaha Cucian Sepeda Motor Salju di Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Social Science and Contemporary Issues Journal, 1(1), 89–95

Nuraeni, I., Herlina, H. N., & Juanda, H. E. (2022). Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Pambudi, P. A. (2025). Menuju Transformasi Pengelolaan Sampah di Yogyakarta: Solusi Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Multi-Stakeholder. Pangripta Sembada: Jurnal Perencanaan Pembangunan, 2(1), 17–32

Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Jurnal Idea Hukum, 3(1), 493–506

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2), 210–229

Pohan, R., & Adni, D. F. (2024). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 273–279

Pratama, T. D., Supena, C. C., & Risnawan, W. (2024). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. INSKRIPSI, 1(2), 353–363

Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 08–19

Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161–175.

Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 6(2), 114–126

Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, 6(1), 12–24

Resmana, P. F., & Fauziyah, F. (2023). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa Di Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. National Multidisciplinary Sciences, 2(5), 398–405

Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(3)

Ristianingsih, Y., Handayani, D. P., Nugraheni, S. R., & Negara, H. K. S. (2024). Pengolahan Limbah Cair Pada UMKM Batik Tulis Putri Kawung, Bayat, Klaten. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat

Rosyada, M., & Tamamudin, T. (2020). Pengembangan ekonomi kreatif batik tulis kota pekalongan sebagai upaya pelestarian budaya dan peningkatan pendapatan masyarakat. Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(2), 41–50

Simamora, J. T., Siallagan, H., Siregar, H., Desa, K., Daerah, O., & Hukum, S. (2019). Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di indonesia. PATIK: jurnal Hukum, 08(02), 85–99

Sokhivah, S. (2021). Evaluasi Dan Indikator Keberhasilan Program Intervensi Sosial Untuk Perubahan. KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services, 2(1), 1–9

Sudarmanto, E. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat; Pembangunan dan Pemberdayaan. Edited by A. Karim and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis

Wahyuni, R. (2021). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa (studi kasus di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)

Wardoyo, T., Yulianto, A., Laily, N., Syaifullah, M. I., Ikhwansyah, D. P., Aziz, H. Y., & Akbar, A. N. (2023). Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Proses Pembuatan Batik-Tulis Madura Motif Sampang. 5(1), 737–748

Wibowo, N. M., Widiastuti, Y., Ni’am, A. C., Abdillah, N. M., Pramono, V. T. A., Putri, L. A., Boimau, Y., & Ghifari, F. H. (2024). Empowerment of Batik MSMEs in Jombang Through Green Innovation Towards a Green Batik Industry. Jurnal Abdimas Mandiri, 8(3), 210–219

Yuniarto, B. (2018). Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional. Deepublish

Downloads

Published

2026-11-19